Ketatanegaraan

Kewenangan Penetapan Bakal Calon Anggota DPR di Aceh

Generated by AI ✨

Deskripsi Buku

Buku Buku ini membahas secara mendalam mengenai kewenangan dalam proses penetapan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Aceh. Penulis menggali berbagai aspek hukum, politik, dan sejarah yang terkait dengan sistem pemilu di Aceh, khususnya dalam konteks keistimewaan Aceh yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Buku ini menjelaskan bagaimana Aceh, sebagai bagian dari NKRI, memiliki sistem pemilu yang berbeda dari sistem nasional, termasuk mekanisme penentuan kursi yang berbeda, yaitu dari 100% menjadi 120% kursi di parlemen Aceh untuk partai lokal (parlok). Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya demokrasi, kepemiluan, dan hak rakyat Aceh untuk menentukan nasib sendiri, sebagaimana tercermin dalam perjuangan Aceh sejak tahun 1976 hingga 2005, yang berujung pada penandatanganan MoU Helsinki. Penulis menggambarkan bahwa keistimewaan Aceh bukan hanya simbol, tetapi juga bentuk penghargaan atas jasa Aceh dalam membentuk NKRI. Buku ini ditujukan untuk akademisi, praktisi hukum pemilu, mahasiswa, dan masyarakat yang ingin memahami lebih dalam mengenai sistem pemilu dan demokrasi di Aceh. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi, literasi, dan spirit kebenaran dalam memperkuat demokrasi dan kepemiluan di Aceh.