Dari perspektif negara hukum, politisi memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menjadikan hukum sebagai batas sekaligus pedoman dalam menjalankan aktivitas politik. Kekuasaan yang diperoleh melalui Pemilu tidak memberikan legitimasi untuk mengabaikan aturan. Sebaliknya, semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar tanggung jawab untuk tunduk pada hukum, menghindari konflik kepentingan, menghormati lembaga negara, serta mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada publik. Demokrasi akan kehilangan substansinya apabila hukum hanya dijadikan instrumen ketika menguntungkan kepentingan elit politik.
Unduh untuk perangkat lain: