Sosial Politik

HAK ANGKET : Melacak Jejak Konstitusi dalam Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat

Perihal jejak konstitusi, tahap perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Tiap periode memunculkan model ketatanegaraan yang khas. Periode pertama berlaku UUD 1945, periode kedua berlakuUUD RIS 1949, periode ketiga berlaku UUDS 1950, dan periode keempat berlaku kembali UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hingga mengalami perubahan sampai keempat kalinya dan berlaku hingga saat ini. Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berdasarkan prinsip checks and balances untuk mewujudkan kekuasaan berimbang yang dibatasi konstitusi. Wujud prinsip checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia terlihat pada fungsi pengawasan DPR RI yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini: