Hukum

Rekonstruksi Undang-undang Penyiaran Berbasis Keadilan Pancasila pada Era Konvergensi Digital

Buku kategori hukum berjudul Rekonstruksi Undang-undang Penyiaran Berbasis Keadilan Pancasila pada Era Konvergensi Digital merupakan karya Gilang Iskandar, Sigit Irianto dan M. Riyanto. Undang-Undang Penyiaran lahir pada 2002 ketika televisi dan radio masih menjadi satu-satunya layar publik. Dua dekade kemudian, jutaan orang Indonesia menghabiskan lebih banyak waktu menonton konten lewat platform digital daripada di depan televisi, tetapi hukum yang mengatur ruang itu belum banyak berubah. Buku ini membedah ketimpangan yang terjadi: TV FTA menanggung beban izin, frekuensi, standar siaran, pengawasan KPI, dan pembatasan iklan yang berlapis, sedangkan platform digital yang bersaing di pasar yang sama beroperasi di bawah rezim yang jauh lebih ringan. Ketimpangan itu bukan hanya soal persaingan usaha yang tidak sehat. Ketimpangan ini juga berarti masyarakat yang menonton konten berbahaya lewat platform digital belum mendapat perlindungan yang setara dengan penonton televisi. Persoalannya bukan bagaimana menyamakan semua pihak-TV FTA dan platform digital-secara paksa, melainkan bagaimana membangun keadilan yang membedakan kewajiban berdasarkan fungsi, risiko, dan dampak nyata terhadap publik. Dari situlah buku ini bergerak: bukan sekadar mendiagnosis yang salah, melainkan menawarkan cara kerja pembaruan yang berpijak kepada nilai Pancasila dan dapat diterjemahkan menjadi norma undang-undang yang konkret. Rekonstruksi Undang-Undang Penyiaran bukan pilihan kebijakan yang bisa ditunda. Ini soal apakah hukum kita masih sanggup melindungi masyarakat dan berlaku adil bagi semua pelaku pada era yang layarnya tidak lagi tunggal.

Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini: