Politik

Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang Dasar Negaran Republik Indonesia Tahun 1945)

Generated by AI ✨

Deskripsi Buku

Buku Buku ini merupakan karya akademik yang membahas berbagai lembaga negara independen yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Buku ini terdiri dari beberapa bab yang membahas secara mendalam berbagai lembaga negara yang memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat. BAB VII membahas lembaga negara Mahkamah Agung, termasuk struktur, tugas, kewenangan, dan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. BAB VIII membahas Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dengan fokus pada pengisian komisioner, kewenangan, dan kewajiban lembaga tersebut dalam melindungi hak-hak anak. BAB IX mengulas Ombudsman Republik Indonesia, termasuk proses pengisian komisioner, kewenangan, dan kewajiban Ombudsman dalam memberikan perlindungan hak-hak warga negara. BAB X membahas Komisioner Komisi Penyiaran, termasuk pendahuluan, pengisian komisioner, serta kewenangan dan kewajiban Komisi Penyiaran dalam mengawasi penyiaran. BAB XI menguraikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, termasuk struktur, tugas, dan fungsi lembaga tersebut dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. BAB XII membahas Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan pendahuluan, pengisian komisioner, serta kewenangan dan kewajiban lembaga tersebut dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, buku ini juga membahas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Otoritas Jasa Keuangan, yang masing-masing memiliki peran khusus dalam menjaga keadilan dan keterbukaan informasi dalam sistem hukum dan perekonomian Indonesia. Buku ini ditujukan untuk para mahasiswa hukum, para pembentuk perundang-undangan, penegak hukum, akademisi, praktisi, dan peneliti sebagai referensi dalam memahami struktur dan fungsi lembaga negara independen dalam sistem hukum Indonesia.