Hukum

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM REHABILITASI MILITER: Bagi Prajurit TNI Pengguna Narkotika di Indonesia

Buku inimembahas persoalan penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer sebagai masalah hukum yang kompleks, karena prajurit TNI tidak hanya tunduk pada hukum pidana umum, tetapi juga pada hukum disiplin militer dan hukum pidana militer yang bersifat khusus. Selama ini, prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan narkotika lebih sering diposisikan sebagai pelaku tindak pidana dan pelanggar disiplin, sehingga pendekatan yang dominan diterapkan adalah pemidanaan dan pemecatan, bukan pemulihan melalui rehabilitasi. Melalui pembahasan yang teoritis, normatif, dan implementatif, buku ini menyoroti adanya dualisme antara pendekatan pidana dan pendekatan kesehatan dalam penanganan prajurit pengguna narkotika. Buku ini juga menunjukkan adanya disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, dengan sistem hukum militer yang masih lebih menekankan penghukuman dan penegakan disiplin. Selain menguraikan berbagai hambatan dalam implementasi rehabilitasi di lingkungan militer, menawarkan gagasan rekonstruksi kebijakan hukum yang berbasis kepastian hukum, keadilan, hak asasi manusia, dan hak atas kesehatan. Rekonstruksi tersebut diarahkan pada harmonisasi regulasi, penguatan peran Oditurat dan Ankum, pembentukan mekanisme asesmen rehabilitasi, serta pengembangan model rehabilitasi militer yang terintegrasi agar penanganan terhadap prajurit pengguna narkotika tidak semata-mata represif, tetapi juga rehabilitatif dan humanis. Penting bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, aparat penegak hukum, institusi TNI, dan pembuat kebijakan yang ingin memahami arah pembaruan hukum militer dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini: