Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan digital guna menciptakan tata kelola yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep Governance Digital menjadi salah satu pendekatan penting dalam mewujudkan pemerintahan modern yang mampu memanfaatkan teknologi digital sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengambilan keputusan, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Buku "Governansi Digital" ini menggali konsep dan praktik demokrasi di era digital. Buku ini menyajikan definisi, karakteristik, bentuk, dan tahapan demokrasi digital, serta memberikan pemahaman mendalam tentang implementasinya di Indonesia. Selain itu, buku ini juga membahas manfaat demokrasi digital dalam konteks transformasi tata kelola pemerintahan di era digital. Materi dalam buku ini dirancang untuk mendukung proses pembelajaran pada mata kuliah Governance Digital bagi mahasiswa Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan, dan disiplin ilmu terkait. Buku ini ditulis oleh Yudi Agusman, S.Sos., M.A.P., dengan kontribusi editor Andriyanto, M.Pd., dan layout oleh Yusuf Deni Kristanto, S.Pd. Buku ini mencakup aspek hukum terkait hak cipta dan sanksi pelanggarannya, serta memberikan contoh sanksi pidana yang diberikan kepada mereka yang melanggar hak cipta.
Unduh untuk perangkat lain: