Buku “25 Tahun Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Evaluasi Kinerja, Ketimpangan Fiskal dan Agenda Reformasi Kebijakan” menyajikan tinjauan komprehensif perjalanan desentralisasi fiskal di Indonesia sejak era otonomi daerah. Diawali dengan konteks global dan sejarah panjang dari masa kolonial hingga reformasi, buku ini mengupas mekanisme transfer fiskal seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa. Pembahasan diperdalam melalui studi kasus daerah berhasil dan tertinggal, serta refleksi dampak kebijakan terhadap pembangunan daerah, termasuk tantangan baru seperti pandemi Covid-19 dan peran teknologi dalam pengelolaan fiskal daerah. Selain mengevaluasi kinerja dan ketimpangan fiskal antardaerah, buku ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan implementasi seperti masalah otonomi daerah, korupsi, dan rendahnya indeks kemandirian daerah. Melalui bukti empiris, buku ini menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, investasi, dan sektor kesehatan. Di bagian akhir, buku ini menawarkan agenda reformasi kebijakan, termasuk harmonisasi kebijakan, peningkatan potensi pajak dan retribusi daerah, serta penguatan kapasitas fiskal daerah sebagai refleksi dua puluh lima tahun perjalanan desentralisasi fiskal di Indonesia.
### "25 Tahun Desentralisasi Fiskal di Indonesia Evaluasi Kinerja, Ketimpangan Fiskal dan Agenda Reformasi Kebijakan" merupakan kajian mendalam mengenai dinamika desentralisasi fiskal di Indonesia sepanjang 25 tahun. Buku ini mengawali dengan definisi dan konteks global desentralisasi fiskal, serta perjalanan historis implementasinya di tanah air. Buku ini meliputi empat bab utama. Bab pertama mengenali konsep dasar dan konteks global desentralisasi fiskal, serta menggali perjalanan historis implementasinya, mulai dari pemerintahan kolonial hingga era otonomi daerah. Bab kedua menelusuri tantangan awal implementasi desentralisasi, dan peran strategis pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi melalui berbagai bentuk transfer fiskal seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), hingga Dana Desa. Bab ketiga memberikan evaluasi kinerja dan ketimpangan fiskal akibat implementasi desentralisasi. Terakhir, bab terakhir memaparkan agenda reformasi kebijakan untuk memperbaiki dinamika desentralisasi fiskal di masa mendatang. Buku ini merupakan upaya sistematis untuk memberikan pemahaman yang terstruktur, analitis, dan berbasis bukti mengenai konsep, implementasi, serta implikasi kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pembangunan daerah dan kinerja ekonomi di Indonesia.
Unduh untuk perangkat lain: