Tragedi Geger Pacinan atau pembantaian etnis Tionghoa di Batavia pada 1740 merupakan kulminasi dari kegagalan hegemoni korporat Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dalam mengelola krisis ekonomi industri gula. Kebijakan represif yang didorong oleh ambisi laba sepihak memicu exodus besar-besaran para penyintas menuju wilayah timur, yang kemudian melahirkan genealogi perlawanan lintas etnis yang sangat terorganisir. Di tengah kekacauan tersebut, muncul ambivalensi elite politik Jawa, khususnya pada sosok Pakubuwana II, yang terjebak dalam dilema antara menjaga kesetiaan kontrak militer dengan kompeni atau merespons sentimen anti-kolonial dari para bangsawan keraton yang pro-perlawanan. Sikap bermain di dua kaki ini mencerminkan kerapuhan kedaulatan Mataram yang berada di bawah bayang-bayang kendali corporate state yang rakus. Perlawanan ini mencapai puncaknya ketika laskar gabungan Tionghoa dan Jawa berhasil menduduki Keraton Kartasura dan menobatkan Raden Mas Garendi sebagai Sunan Kuning, sebuah simbol nyata dari aliansi naga dan banteng melawan dominasi asing. Namun, persatuan ini akhirnya goyah akibat strategi divide et impera yang dilancarkan VOC melalui manipulasi politik terhadap para penguasa lokal. Kegagalan aliansi ini tidak hanya berujung pada kehancuran fisik Kartasura, tetapi juga memaksa terjadinya Palihan Nagari yang membelah tanah Jawa menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Warisan lelah dari perang ini meninggalkan luka sejarah yang mendalam, sekaligus membuktikan bahwa semangat vreemde overheersing atau perlawanan terhadap penjajahan asing pernah menyatukan identitas yang berbeda dalam satu garis perjuangan yang heroik namun tragis.
### Perang Cina-Jawa menceritakan peristiwa monumental yang terjadi di Jawa pada abad ke-18, terutama seputar konflik antara pemerintahan Mataram dan perusahaan dagang VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) di pesisir utara Jawa. Pada masa itu, pesisir utara mengalami tekanan berat dari monopoli dagang VOC yang bersifat predator, sementara di jantung kekuasaan Mataram, Sri Susuhunan Pakubuwana II menghadapi dilema politik yang rumit. Pada satu sisi, Pakubuwana II terikat dengan perjanjian formal dengan VOC yang menjamin legitimasi takhtanya, namun sentimen anti-kolonial dari para bangsawan dan rakyatnya memaksa raja untuk berpihak pada keadilan. Dalam konteks ini, perjuangan rakyat lintas etnis menciptakan aliansi "Naga dan Banteng," yang membentuk laskar gabungan Tionghoa dan Jawa. Aliansi ini mencapai puncaknya pada tahun 1742, ketika Keraton Kartasura jatuh ke tangan pasukan gabungan, yang menandai kemenangan simbolis namun kehancuran fisik istana tersebut. Pada tahun 1742, Pakubuwana II melakukan pelarian yang memalukan ke Ponorogo. Hal ini mengakibatkan perpindahan ibu kota ke desa Sala, yang kemudian dikenal sebagai Surakarta Hadiningrat. Namun, perpindahan ini harus dibayar dengan harga mahal, yakni penyerahan seluruh wilayah pesisir utara Jawa kepada VOC. Perang ini tidak hanya menciptakan luka batin yang mendalam bagi elite politik Jawa, tetapi juga mengubah skenario politik dan ekonomi di Nusantara. Dalam konteks ini, VOC merespons dengan memobilisasi seluruh sumber daya militernya dan menerapkan strategi klasik divide et impera. Ketidakpastian sikap Pakubuwana II akhirnya memicu kemarahan di kalangan laskar perlawanan yang merasa dikhianati, dan VOC kemudian berhasil merebut kembali kota-kota pelabuhan. Sunan Kuning akhirnya menyerah di Surabaya sebagai bentuk tanggung jawab moral, menandai berakhirnya gerakan perlawanan. Perang ini tidak hanya mencerminkan konflik etnis dan politik, tetapi juga menunjukkan bagaimana hegemoni VOC terancam dan bagaimana responnya untuk mempertahankan kekuasaannya. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika politik dan perubahan struktural yang terjadi di Nusantara pada masa itu, serta bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah ini membentuk identitas politik dan sosial di masa depan.
Unduh untuk perangkat lain: