Desentralisasi fiskal, yang pada awalnya diharapkan menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam praktiknya sering menghadapi berbagai kendala. Kapasitas kelembagaan daerah yang terbatas, ketergantungan pada transfer pusat, serta lemahnya perencanaan pembangunan menjadi faktor yang memperburuk kondisi kemiskinan. Buku ini berupaya memberikan analisis kritis, berbasis teori dan data empiris, mengenai hubungan antara kebijakan fiskal, kemandirian daerah, dan tingkat kemiskinan.
Unduh untuk perangkat lain: