Sosial Politik

Laboratorium Demokrasi Islam: Teo-Demokrasi, Kesenjangan Birokrasi, Dan Transformasi Syariat Di Aceh

Buku ini membedah dinamika penerapan Syariat Islam di Aceh melalui lensa akademik yang kritis namun konstruktif. Penulis mengeksplorasi ketegangan antara idealisme hukum Tuhan dan realitas birokrasi manusia di sebuah wilayah yang memiliki otonomi khusus pasca-konflik. Kajian diawali dengan melacak akar Syariat Islam bukan sekadar sebagai produk hukum modern (UUPA No. 11/2006), melainkan sebagai ekspresi identitas kolektif yang mengakar sejak era Kesultanan hingga resolusi konflik MoU Helsinki. Islam di Aceh diposisikan sebagai ruh perjuangan dan fondasi sosial-politik. Inti dari buku ini adalah bedah atas fenomena bureaucratic gap (kesenjangan birokrasi). Menggunakan teori street-level bureaucracy, penulis mengidentifikasi tiga dimensi kegagalan implementasi: 1. Kapasitas dan komitmen aparatur yang belum memadai. 2. Lemahnya koordinasi dan akuntabilitas antar lembaga. 3. Diskresi petugas lapangan (seperti Wilayatul Hisbah) yang sering kali melenceng dari teks normatif Qanun. Buku ini juga secara berani menyoroti sisi gelap penerapan syariat yang cenderung punitif-simbolik (menghukum secara fisik/simbolis). Penulis mencatat adanya ketimpangan penegakan hukum yang sering kali meminggirkan perempuan dan kelompok marginal, serta mengabaikan substansi keadilan sosial yang seharusnya menjadi inti dari hukum Islam. Keberhasilan Syariat Islam di Aceh tidak diukur dari ketegasan sanksi hukum, melainkan dari transformasi birokrasi menjadi instrumen keadilan nyata. Syariat harus membuktikan bahwa Islam dan demokrasi dapat saling menguatkan untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat.

Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini: