Hukum

Tanggung Jawab Pejabat Pengadaan dalam Praktik Hukum Administrasi

Buku ini mengulas secara kritis tanggung jawab pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah dalam kerangka hukum administrasi negara. Dalam praktiknya, pejabat pengadaan sering berada dalam posisi strategis namun rentan, karena harus menyeimbangkan kepatuhan terhadap prosedur hukum, tekanan birokrasi, serta tuntutan efisiensi pengadaan. Buku ini membedah aspek hukum formal, prinsip-prinsip good governance, serta praktik pertanggungjawaban administratif, perdata, hingga pidana yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas mereka. Penekanan diberikan pada bagaimana pejabat pengadaan harus bertindak berdasarkan diskresi yang sah, menghindari maladministrasi, serta memahami batas tanggung jawab hukum sesuai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan regulasi LKPP. Tanggung Jawab Pejabat Pengadaan dalam Praktik Hukum Administrasi

Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini: