Ketatanegaraan

Membangun Inovasi Pemerintah Daerah

Daerah otonom sebagai hasil dari kebijakan otonomi daerah pada prinsipnya memiliki fungsi yang sama kepada masyarakatnya. Pemerintah daerah otonom dalam konteks ini tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan aktivitas pelayanan publik secara prima bagi masyarakat di wilayahnya, meskipun diketahui bahwa daerah otonom baru tersebut umumnya belum memiliki kapasitas infrastruktur dan sumber daya yang mampu memberikan kontribusi optimal bagi penyelenggaraan layanan publik. Persoalan administratif seperti pembangunan perkantoran, pengadaan pegawai, masalah batas wilayah, alokasi dan penyediaan sumber daya keuangan serta aspek-aspek administratif lainnya masih menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah di wilayah daerah otonom Memperhatikan pembangunan daerah yang khususnya dilaksanakan pada daerah yang masih baru menjadi penting karena daerah ini perlu di kelola secara terencana sejak dini guna menghindari kesalahan arah pengelolaan yang nantinya akan mengakibatkan stagnannya kualitas masyarakat pada daerah tersebut. Konteks pembangunan daerah yang berkelanjutan menjadi relevan. Persoalan kapasitas pelayanan publik menjadi fokus yang harus dipersiapkan dalam rangka pelaksanaan keotonomian daerah tersebut. Mengingat kapasitas pelayanan publik yang baik akan menghasilkan dampak positif yang bersifat jangka panjang, bahkan menjangkau lintas generasi. Buku referensi ini memuat sejumlah tinjauan konseptual dan juga hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Buku ini dimaksudkan dapat dibaca dan digunakan oleh pembaca, dosen, guru dan peminat kajian reformasi birokrasi, inovasi pemerintah daerah dan capacity building.

Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini: