Umum

Penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak Di Indonesia

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan tindak lanjut dari Konvensi Hak Anak PBB yang bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/ kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam program kegiatan pembangunan kabupaten/kota untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Buku ini bersumber utama pada studi kebijakan yang menganalisis penyelenggaraan kebijakan KLA di Kota Depok, baik implementasi di tingkat kota (top-down) maupun pelaksanaannya di lingkungan komunitas masyarakat RW- Rukun Warga (bottom-up). Dalam buku ini diidentifikasi berbagai variabel dalam penyelenggaraan kebijakan KLA baik top-down maupun bottom up tersebut, dimana partisipasi masyarakat menjadi kunci yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan KLA. Dalam buku ini disertakan kuadran tipologi penyelenggaraan kebijakan KLA dilihat dari implementasi top-down dan pelaksanaan bottom-up, dimana tipe penyelenggaraan kebijakan KLA yang paling ideal yaitu Tipe Kota Komunitas Terintegrasi yang merupakan tipe penyelenggaraan kebijakan KLA yang terintegrasi, dimana implementasi kebijakan di tingkat kota dan pelaksanaan di lingkungan komunitas RWnya memenuhi semua variabel variabel yang telah diidentifikasi dalam Studi kebijakan. Studi kebijakan yang diterbitkan menjadi buku ini melahirkan model teoritik penulis, yaitu ''''Model Proses Penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak'''' yang dapat menjadi panduan bagi pemerintahan kabupaten/kota seluruh Indonesia dalam menyelenggarakan kebijakan KLA. Penulis berharap buku ini seyogyanya juga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan kebijakan KLA di tingkat nasional Melalui pendekatan yang holistik, penulis yakin bahwa Kebijakan Kota Layak Anak akan menjadi landasan kuat dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, serta memiliki daya saing global, sesuai Visi Indonesia Emas 2045.

Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini: