Hukum

Mencegah Pelarian Koruptor: Langkah-Langkah Penting yang Perlu Diambil

Kisah pelarian koruptor Indonesia ke luar negeri bukan lagi cerita baru. Kasus terakhir terjadi pada Sudjiono Timan dan Irawan Salim. Peristiwa yang terus terulang ternyata tak membuat negeri ini bersicepat berbenah diri. Sanksi cegah-tangkal (cekal) yang diandalkan pemerintah seperti macan di atas kertas. Koruptor kakap pun melenggang riang angkat kaki dari Indonesia. "Cekal tidak ada artinya kalau aparat di lapangan ikut bermain," kata Romli Atmasasmita, Koordinator Forum Pemantauan Pemberantasan Korupsi. Yang lebih ironis, koruptor yang sudah dibui seperti Eddy Tansil masih bisa kabur dari penjara dan hilang entah ke mana. Uang jarahan sebanyak Rp 1,3 triliun pun menguap tak jelas rimbanya. Setelah Eddy Tansil kabur, giliran Hendra Rahardja, kakak kandungnya, yang melarikan diri ke Australia. Padahal bos Bank Harapan Sentosa yang menilap dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebanyak Rp 3,6 triliun itu sudah masuk daftar cekal. Sebagian besar pengembat uang rakyat itu hidup nyaman di Singapura menikmati hasil jarahan. Indonesia tak bisa memaksa mereka pulang karena tak ada perjanjian ekstradisi. Tapi alasan ini tak bisa digunakan jika perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura sudah ditandatangani. Kini upaya mewujudkannya sedang dirintis kedua negara. Kesediaan Singapura tentu saja sebuah kabar bagus. Meski belum terwujud, setidaknya komitmen negara kota itu dianggap sebagai kemajuan yang layak disyukuri. Koleksi Tempo Publishing

Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini: