Bisnis dan Ekonomi

Indonesia Merdeka dari Embargo Militer AS: Sebuah Pembebasan yang Ditunggu-tunggu

Indonesian Human Right Monitor (Imparsial) mengingatkan Amerika Serikat untuk tetap memberlakukan syarat-syarat tertentu sebelum keran kerja sama latihan militer untuk Indonesia dalam program International Military Education and Training (IMET) benar-benar direalisasikan. "Saya melihat, khusus embargo senjata, sebaiknya dilakukan secara gradual berdasarkan evaluasi pencapaian reformasi TNI," kata Rachland Nashidik, Direktur Eksekutif Imparsial, kepada Tempo, Jumat (4/3). Imparsial mengakui dan bisa mengerti minimnya persenjataan yang dimiliki TNI. "Namun, penguatan alat utama sistem pertahanan tersebut harus menjadi bagian dalam kerangka reformasi internal TNI menuju profesionalisme militer yang mensyaratkan adanya depolitisasi TNI," kata Rachland. Dalam konteks tersebut Imparsial meminta penghapusan embargo senjata dilakukan setelah atau paling tidak berbarengan dengan penuntasan masalah-masalah yang menghambat profesionalisme TNI. Di antaranya, masih adanya ruang bagi TNI untuk berpolitik melalui keikutsertaannya dalam kabinet. Kemudian adanya impunitas, yaitu masih digunakannya undang-undang militer untuk mengadili perwira TNI yang melakukan tindak pidana umum. Bahkan dalam kacamata Rachland, promosi perwira-perwira TNI masih menempatkan dan mempertahankan perwira TNI yang belum tuntas proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM-nya. Rachland memandang masih dipertahankannya struktur komando teritorial sebagai bagian dari otonomi pertahanan negara. Padahal, menurut Rachland, dengan pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan TNI dan Polri, komando teritorial sebagai alat penjaga keamanan sudah tidak relevan lagi. "Sebelum ada perubahan itu, jangan dulu embargo dilepas," kata Rachland. Sedangkan pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bhakti menyatakan, kalau jadi dilaksanakan, kurikulum IMET harus dibatasi. "Amerika hanya akan memberikan pelatihan tentang security sector reform dan military organization system, tentang bagaimana HAM masuk dalam education dan protap TNI, sehingga tidak salah seperti dulu," kata Ikrar. Agus Supriyanto. Koleksi Tempo Publishing

Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini: