Undang-Undang 1945 pernah diamandemen sebanyak empat kali sejak 1999 sampai 2000, dan hal itu turut mengubah struktur lembaga negara di Indonesia. Sebelum amandemen, lembaga negara terdiri atas MPR, presiden, DPR, DPA, BPK, dan MA. Kemudian setelah amandemen, struktur lembaga negara menjadi MPR, DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, MA, MK, dan BPK. Lembaga negara ditinjau dari fungsinya terbagi menjadi 3 (tiga) ranah. Ranah tersebut berdasarkan kekuasaan yang ada, yaitu kekuasaan eksekutif atau pelaksana (administrator bestuurzorg), kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan, serta kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial. Selain itu menurut para ahli lembaga negara dibagi berdasarkan hierarkinya, yakni lembaga negara terdiri dari 3 (tiga) lapis. Lapis pertama disebut
### --- Ini adalah buku yang mempelajari berbagai aspek hukum dan peran lembaga negara, terutama dalam konteks permasalahan hukum yang kompleks seperti peredaran narkotika. Buku ini menggabungkan penelitian ilmiah dan pemikiran teoritis untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang peran lembaga negara dalam mencegah dan mengatasi peredaran narkotika di Indonesia. Buku ini mencakup berbagai topik penting, mulai dari mekanisme naturalisasi kewarganegaraan Indonesia dalam perspektif hukum nasional, hingga strategi pengamanan penyebaran narkotika melalui jalur laut. Penulis juga memaparkan upaya pemberantasan peredaran narkotika oleh warga negara asing di Indonesia, serta analisis tentang persebaran narkotika di Indonesia. Selain itu, buku ini juga membahas tentang implementasi pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada lingkup masyarakat, efektivitas rehabilitasi dan pencegahan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta tantangan dan taktik baru dalam penanganan penyebaran narkoba melalui jalur laut oleh BNN. Buku ini merupakan karya yang mencerminkan pemikiran penulis dalam usaha memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam konteks peran dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang memiliki minat pada kajian hukum dan peran kelembagaan negara. --- Kata Pengantar --- Dengan segala rasa syukur, kami panjatkan puji dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan buku ini. Buku ini merupakan wujud pemikiran penulis dalam upaya memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan di bidang hukum, khususnya terkait peran dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Di tengah dinamika masyarakat modern, keberadaan hukum dan institusi penegak hukum menjadi perhatian utama karena peran mereka sering dianggap belum optimal dalam mengatasi berbagai persoalan masyarakat. Dengan demikian, kami berharap buku ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat serta memperluas wawasan pembaca tentang hukum dan kelembagaan negara. --- Semoga buku ini mampu menjadi panduan yang bermanfaat dan memberikan inspirasi dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia. --- Dengan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. --- Penerbit PT. Adab Indonesia Anggota IKAPI 514/JBA/2024 Alamat Jl. Intan Blok C2 Pabean Udik, Indramayu, Jawa Barat, 45219 Telepon 081221151025 Surel penerbitadab@gmail.com Website
Unduh untuk perangkat lain: