Bagikan
Hukum
Kebijakan Pembangunan Reklamasi Pantai Teluk Jakarta
2 MB
ebook
190 Dilihat
Sinopsis
Reklamasi dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan sebagai alternatif kebutuhan pengembangan perkotaan dan sinkronisasi dengan rencana penataan ruang wilayah secara keseluruhan. Salah satu kebijakan yang berkaitan dengan reklamasi selain Kepres 52 Tahun 1995 adalah Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.UU tersebut pada pasal 23 menyebutkan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya. Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan perairan di sekitarnya mempunyai Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Buku ini memaparkan tentang kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pembangunan reklamasi Pantai Teluk Jakarta dan dampaknya pada perekonomian.
Generated by AI ✨
Deskripsi Buku
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN REKLAMASI PANTAI TELUK JAKARTA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN REKLAMASI PANTAI TELUK JAKARTA Dr. Sucipto, S.H., M.H., M.Kn. *Penulis* Editor Dr. Urip Giyono, S.H., M.H. *Desain Sampul* Tim Penerbit *Penata Isi* Budi Santoso *Edisi Pertama* Maret 2024 *Jumlah Halaman* viii + 142 halaman | 15 x 23 cm *Penerbit* Damera Press *Alamat* Jl. Pagujaten Raya No 9, Pasar Minggu, Pejaten Timur, Jakarta Selatan *Telp* 081513178398 *Email* damerapress@gmail.com *Website* www.damerapress.co.id *ANGGOTA IKAPI* *ISBN* 978-623-8468-60-7 HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin penerbit. Buku ini memaparkan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pembangunan reklamasi Pantai Teluk Jakarta dan dampaknya pada perekonomian. Wacana reklamasi bukanlah hal baru bagi Pemerintah DKI Jakarta, sejak dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995. Tujuan utama pelaksanaan reklamasi adalah sebagai alternatif kebutuhan pengembangan perkotaan dan sinkronisasi dengan rencana penataan ruang wilayah secara keseluruhan. Buku ini menjelaskan bahwa kebijakan reklamasi ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang menyebutkan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya harus berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu. Prioritas pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya termasuk konservasi, pendidikan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan, dan industri pertanian organik. Untuk tujuan konservasi, pendidikan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Buku ini memberikan gambaran lengkap tentang kebijakan pemerintah dalam pengembangan reklamasi pantai dan dampaknya pada perekonomian, menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil dan tantangan yang dihadapi dalam upaya memaksimalkan manfaat sumber daya lahan.
Tags:
Keyword:
Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini:
Unduh untuk perangkat lain:
Ulasan Pembaca
0.0
/5
5
(0)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)
