Perhatian dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kebutuhan yang semakin mendesak di berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia. Fenomena kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Kebijakan daerah merupakan hal penting dalam melaksanakan otonomi daerah, salah satunya dengan telah diberlakukannya undang-undang tentang perlindungan anak memberi kesempatan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah sebagai pihak yang berperan atas persoalan anak di daerah dalam rangka mewujudkan perlindungan anak melalui kebijakan daerah masing - masing. Buku berjudul Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual mencoba mengupas upaya-upaya pemerintah daerah dalam melindungi anak sebagai korban kejahatan seksual.
### Buku "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual" oleh Dr. Hermanto, S.H., M.H., CRA., merupakan upaya dalam memahami dan mewujudkan kebijakan perlindungan anak yang efektif di level daerah. Buku ini menyajikan berbagai aspek penting yang terkait dengan perlindungan anak korban kejahatan seksual, termasuk perubahan sistem penegakan hukum di daerah, pendekatan hukum spiritualistik pluralisme, dan parameter konstruksi pembaharuan kebijakan perlindungan anak dari kejahatan seksual. Bab pertama membahas formulasi kebijakan perlindungan anak korban kejahatan seksual, sementara bab berikutnya menekankan perubahan sistem penegakan hukum di daerah yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak. Bab kelima mengajak pembaca untuk memahami perspektif hukum spiritualistik pluralisme, menemukan nilai spiritual hukum melalui kontemplatif dalam berhukum, dan membangun kebijakan perlindungan anak dari kejahatan seksual dengan pemikiran hukum spiritual pluralistik. Terakhir, bab yang mengakhiri buku ini membahas parameter konstruksi pembaharuan kebijakan perlindungan anak dari kejahatan seksual. Buku ini merupakan upaya penulis untuk memberikan pemahaman mendalam dan praktis tentang bagaimana pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam melindungi anak dari kejahatan seksual, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan di lapangan.
Unduh untuk perangkat lain: