Dalam rangka menjamin terlaksananya pengelolaan barang milik daerah secara baik, perlu pemahaman dan kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengelolaan barang milik daerah. Dalam upaya mengelola barang milik daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam pengelolaan barang milik daerah. Buku berjudul Aspek Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah ini membahas secara lengkap mengenai pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
### Buku "Aspek Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah" merupakan karya ilmiah yang menggali aspek hukum dalam pengelolaan barang milik daerah secara mendalam. Buku ini disusun oleh Dr. H. Syamsir, S.H., M.H., Eko Nuriyatman, S.H., M.H., dan Fitria, S.H., M.H., dengan didukung oleh editor Murni, desain sampul oleh Melati Shafira, dan penata isi oleh Pandu. Terbitan pertama buku ini pada Februari 2023 oleh Damera Press. Buku ini mencakup beberapa aspek penting dalam pengelolaan barang milik daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah. Bagian pertama menjelaskan bentuk penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah yang tertib administrasi dan berkepastian hukum. Bagian kedua membahas pertanggungjawaban penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah, termasuk penghapusan barang milik daerah dalam rangka tertib administrasi. Bagian ketiga menekankan pada pengelolaan barang milik daerah yang berkeadilan, dengan fokus pada pengaturan penatausahaan barang milik daerah menuju tata kelola yang lebih baik. Dengan disajikan dalam 217 halaman, buku ini merupakan sumber yang berharga bagi para praktisi hukum, peneliti, dan pihak terkait dalam upaya memahami dan mengelola barang milik daerah secara hukum yang terpadu dan efektif.
Unduh untuk perangkat lain: