Hukum

Gagasan Pengaturan Pengadaan Tanah Pada PSN Untuk Pembangunan yang Membahagiakan

Pengaturan pengadaan tanah guna kepentingan pembangunan nasional di Indonesia untuk saat ini berpijak pada peraturan perundang undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Buku ini diteropong tidak sebatas dari aspek normatif atau juridis formal semata, tetapi juga dipertajam dan dibangun dengan telaah dari aspek sosiologis dan juga aspek filosofis. Penulis mencoba bersikap kritis dan progresif terhadap fenomena penegakan hukum terkini yang didominasi cara-cara berhukum yang berlindung dibalik hukum positif semata, dengan mengedepankan keadilan prosedural, yang bertolak belakang dengan cita-cita luhur sila keadilan sosial yang sejatinya diharapkan mengedepankan praktik-praktik penegakan hukum atas dasar semangat keadilan substansial, dan menjadikan hukum sebagai instrumen untuk menata masyarakat yang lebih adil, peduli, dan bermartabat. Tidak menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan untuk merampas hak-hak rakyat dan melukai keadilan masyarakat banyak.

Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini: