Salah satu prinsip pemberian otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penjelasannya yaitu bagian pertama, huruf e menyatakan: Hal-hal yang mendesak dalam Undang-Undang ini adalah mendorong untuk memberdayagunakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah daerah harus proaktif dalam merespon tuntutan tersebut melalui berbagai kebijakan dan program pengembangan pemberdayaan masyarakat desa berbasis pada kearifan lokal (local wisdom) yang menjadi modal sosial untuk membangun kesadaran masyarakat, sehingga masyarakat termotivasi dalam berpartisifasi dalam program pembangunan. Penggunaan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pemerintahan daerah ini tentu relevan dengan perkembangan mutakhir teori administrasi publik yang menempatkan pemberdayaan sebagai suatu strategi pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Masyarakat menjadi subjek dan sekaligus menjadi objek pembangunan. sebagai instrumen dan solusi efektif dalam mengatasi problem masyarakat yang semakin kompleks.
### Dengan pengetahuan teoritik yang mendalam, buku "Pemberdayaan Masyarakat dan Kearifan Lokal" oleh Adolfina Patanduk dirancang untuk memberikan wawasan baru bagi para pembaca tentang bagaimana pemerintahan daerah Kabupaten Lamandau berupaya meningkatkan pembangunan melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis nilai keberagaman, yaitu kearifan lokal dan modal sosial. Buku ini memaparkan bahwa pemerintah desa di era modern telah memiliki regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat, terutama melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendes-PDTT No. 11 Tahun 2019 yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat desa. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang menjelaskan konsep pemberdayaan dalam administrasi publik, termasuk definisi dan prinsip pemberdayaan, serta strategi pembangunan yang dapat diterapkan. Bab pertama membahas kearifan lokal dan modal sosial, yang meliputi pendidikan masyarakat, pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal, dan pengelolaan hutan berbasis adat. Bab kedua memaparkan konsep dasar masyarakat desa, sementara bab ketiga membahas teori dan paradigma administrasi publik yang relevan. Bab terakhir mengupas strategi pembangunan, yakni strategi pertumbuhan, strategi kesejahteraan, dan strategi jawaban. Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi para pembaca yang ingin memahami bagaimana pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan berbasis kearifan lokal dan modal sosial. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang bermakna bagi pembaca. --- ini mencakup inti utama dari buku "Pemberdayaan Masyarakat dan Kearifan Lokal" dan memberikan gambaran umum tentang isi dan tujuan dari buku tersebut.
Unduh untuk perangkat lain: