Aspirasi Publik dan Kapasitas Lembagadalam Perencanaan Pembangunan

Buku ini membahas hubungan antara aspirasi publik dan kapasitas lembaga pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan, dengan fokus pada bagaimana pemerintah daerah dapat menyerap dan mengakomodasi suara masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan. Penulis mengeksplorasi pentingnya partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik yang relevan dengan kebutuhan dan harapan warga, serta bagaimana lembaga pemerintah, khususnya BAPPEDA, memainkan peran penting dalam menghubungkan aspirasi tersebut dengan rencana pembangunan yang konkret dan berdampak. Melalui analisis terhadap berbagai mekanisme penyampaian aspirasi, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan survei partisipatif, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengelola proses perencanaan yang inklusif dan transparan. Selain itu, buku ini juga menyoroti peran kapasitas lembaga pemerintah, terutama BAPPEDA, dalam mengelola aspirasi publik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi pembangunan. Penulis tidak hanya membahas aspek teknis dan prosedural dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga mengangkat isu-isu kritis seperti ketimpangan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan yang dihasilkan, serta pengaruh politik dan kepentingan dalam pengambilan keputusan. Buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi pemerintahan, dan masyarakat yang tertarik pada teori dan praktik pembangunan daerah yang lebih partisipatif dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Secara keseluruhan, buku ini menawarkan pendekatan komprehensif dalam memahami interaksi antara aspirasi publik dan kapasitas lembaga pemerintah, serta bagaimana keduanya dapat berkolaborasi untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih responsif, berkelanjutan, dan demokratis.