Kesatuan Layanan Hukum Indonesia merupakan sistem yang berfungsi untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat, baik dalam kasus pidana maupun perdata. Dalam kasus pidana, layanan hukum memberikan bantuan hukum dan memastikan akses terhadap keadilan bagi semua warga negara. Sementara itu, dalam kasus perdata, layanan hukum memberikan konsultasi dan pendampingan untuk menyelesaikan sengketa antarindividu atau kelompok yang melibatkan hak dan kewajiban.
### --- KESATUAN LAYANAN HUKUM INDONESIA DALAM KASUS PIDANA DAN PERDATA Buku ini menggali aspek hukum pidana dan perdata dalam konteks kasus-kasus yang sering terjadi di Indonesia. Penulis, Fany N.R. Hakim, Muhammad Zaky, Shinta Julianti, Triny Srihadiati, dan Lucky Nurhadiyanto, menjelaskan berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan perdata dan pidana, serta bagaimana hukum dapat diterapkan dalam berbagai kasus yang kompleks. Dalam bagian pertama, buku ini membahas Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, yang mencakup fungsi, sifat, dan pembatasan perlindungan hak cipta. Penulis menjelaskan dengan rinci tentang hak moral dan ekonomi, serta pembatasan yang berlaku terhadap penggunaan singkat kutipan, penggandaan untuk penelitian dan pengajaran, hingga penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Bagian kedua membahas Pidana dan Perdata dalam kasus-kasus yang umum terjadi, termasuk pelanggaran hak ekonomi dalam konteks pasar modal, yang semakin ramai dengan adanya robot trading dan peningkatan jumlah investor pasar modal. Buku ini juga menyoroti perubahan dinamika pasar modal akibat pandemi dan bagaimana penerapan hukum dapat membantu menyelesaikan kasus-kasus ini. --- singkat ini memberikan gambaran umum tentang isi buku dan topik-topik yang dibahas, yang dapat menjadi panduan cepat bagi pembaca sebelum membaca buku secara keseluruhan.
Unduh untuk perangkat lain: