Hukum

Amicus Curiae di Indonesia Suatu Penerapan dan Tantangan

Buku Hukum berjudul Amicus Curiae di Indonesia Amicus Curiae di Indonesia “Suatu Penerapan dan Tantangan” menyajikan pembahasan mendalam tentang teori kepastian hukum dan pembuktian pidana, menjadi dasar penting dalam memahami konsep Amicus Curiae. Dengan strategi sistematis, buku ini memberi landasan teoretis kuat tentang penerapan prinsip-prinsip hukum dalam konteks Amicus Curiae, memberikan wawasan mendalam tentang pengaruh kepastian hukum dan pembuktian pidana pada proses peradilan, terutama dalam kasus yang melibatkan pendapat ahli dari pihak ketiga. Keunggulan buku ini adalah pembahasan komprehensif tentang praktik Amicus Curiae di berbagai negara, seperti Inggris dan Amerika Serikat, serta perbandingannya dengan Indonesia. Melalui perbandingan ini, pembaca memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem hukum dalam penerapan Amicus Curiae. Selain itu, buku ini menguraikan tantangan dalam penerapan Amicus Curiae di Indonesia dari aspek hukum, regulasi, praktis, dan kultural. Buku ini juga menawarkan strategi konkret untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, menjadikannya sumber pengetahuan dan acuan praktis bagi praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan peran Amicus Curiae di sistem peradilan Indonesia. Kesadaran hukum masyarakat harus terus-menerus dibina oleh penyelenggara negara yang profesional, berintegritas, dan disiplin tinggi, sehingga antara kata dan perbuatan terlaksana dengan baik. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan dapat mengubah budaya hukum yang permisif terhadap perilaku koruptif menjadi budaya yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Kesadaran hukum masyarakat dapat menjamin kepatuhan terhadap skema hukum yang dibuatnya, sehingga tidak menyimpang dari aturan yang dibuat. Kesadaran hukum masyarakat ditentukan oleh perilaku penyelenggara negara, terutama dalam penegakan hukum oleh jaksa, hakim, polisi, dan advokat, serta pelayanan hukum seperti bea cukai, imigrasi, pajak, dan badan pemerintahan lainnya. Doktrin negara hukum juga mempunyai ciri bahwa penyelenggaraan peradilan berdasarkan asas ketidakberpihakan, yang diimplementasikan dalam prinsip pembagian atau pemisahan kekuasaan. Kekuasaan kehakiman selayaknya diupayakan secara profesional oleh suatu korps kehakiman yang terpisah dan terbebaskan dari kekuasaan eksekutif. Buku Hukum ini terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya: Teori Kepastian Hukum, Pembuktian Pidana, Penegakan Hukum Pidana, dan Pembuktian dalam Tindak Pidana Praktik Amicus Curiae dalam Peradilan Pidana di Indonesia Kekuatan dan Kepastian Hukum Amicus Curiae dalam Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan Tantangan dalam Penerapan Amicus Curiae di Indonesia

Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini: