Buku ini membahas penerapan sanksi pidana atas tindak pidana perpajakan. Pelanggaran di bidang perpajakan dalam prakteknya dapat dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan main yang jelas, kapan suatu pelanggaran di bidang perpajakan dikenakan sanksi administratif dan dengan syarat apa dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan penerapan sanksi pidana belum secara jelas mengatur kriteria atau kualifikasi pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang perpajakan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.3/2007, menyatakan bahwa kriteria Pemeriksaan Bukti Permulaan atas pelanggaran perpajakan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
### "TINDAK PIDANA PERPAJAKAN" Buku ini berfokus pada penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana perpajakan di Indonesia. Pengertian pajak dan hukum pajak disajikan sebagai latar belakang, termasuk perkembangan perpajakan nasional dan pembaruan sistem pemungutan pajak. Bab pertama membahas definisi pajak dan hukum pajak, serta perkembangan perpajakan di Indonesia. Bab kedua menguraikan definisi dan kualifikasi tindak pidana perpajakan, serta asas legalitas dalam tindak pidana perpajakan. Bab ketiga membahas tindak pidana korupsi di bidang perpajakan. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya di bidang tindak pidana perpajakan. Bab pertama juga membahas politik hukum nasional di bidang perpajakan. Sedangkan bab terakhir menunjukkan pentingnya aturan main yang jelas dalam menentukan kapan pelanggaran perpajakan dikenakan sanksi administratif dan kapan sanksi pidana. Buku ini menggambarkan perjalanan hukum pajak dari definisi hingga implementasi sanksi pidana, dengan mengutip beberapa definisi dari ahli-ahli hukum pajak, termasuk Rochmat Soemitro dan Adriani. Buku ini berupaya memberikan pemahaman yang mendalam tentang tindak pidana perpajakan, baik dari sisi definisi, kualifikasi, hingga asas legalitasnya, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peneliti, praktisi, dan mahasiswa yang terlibat dalam bidang hukum pidana, terutama di bidang tindak pidana perpajakan.
Unduh untuk perangkat lain: